pdmcilacap.com Cilacap – Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani (MPK – SDI) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kabupaten Cilacap mengadakan Rakerda (Rapat Kerja Daerah) di Hall Soedriman, komplek Gedung Dakwah Muhammadiyah, Cilacap Ahad (4/2/2024).
Kegiatan bertema “Sinergi Perkaderan, Wujudkan Muhammadiyah Cilacap Berkemajuan” ini diikuti 100 peserta, dari anggota MPK SDI Pimpinan Cabang Muhammadiyah, MPK SDI PCA dan ortom se-Kabupaten Cilacap.
Dihadiri narasumber Ketua dari MPK SDI Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Hamam Sannadi. Hadir pula jajaran pimpinan PDM & PDA Cilacap antara lain Ketua PDM Cilacap diwakili Sekretaris, Khaerul Anwar; Wakil Ketua, Hamidan Majdi; Ketua MPK SDI PDM Cilacap, Wartono; Ketua PDA yang diwakili Siti Zulfa dan Ketua MPK SDI PDA, Jariyati Nadhir.
Wartono dalam laporannya menegaskan PDM harus menciptakan banyak kader persyarikatan. “Bagi Muhammadiyah, makna perkaderan sangat penting untuk keberlanjutan, kesepahaman dan keberlangsungan Muhammadiyah ke depan,” ujarnya.
Senada, Siti Zulfa menyampaikan, MPK SDI ini merupakan bentuk ajaran Islam sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imron ayar 103, tentang merupakan ghiroh perjuangan. “Kaderisasi ini selaras dengan kepentingan bangsa khususnya Aisyiyah. Kader itu tidak boleh menduakan Muhammadiyah dengan paham lain. Kader juga tidak boleh mutungan dan loyo,” tambahnya.
Sekretaris PDM, Khaerul Anwar dalam sambutan pembuka mengingatkan kembali sejarah perkaderan di era KH Ahmad Dalan yang didominasi didominasi oleh anak – anak muda. “Hasil muktamar 45 kader memiliki sedikitnya tiga kompetensi. Yakni kompetensi akademik dan intelektual, kompetensi keagamaan dan ketiga kompetensi sosial. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan paham agama yang memiliki produk yang harus ditaati oleh semua warga Muhammadiyah,” tegasnya.
Baca juga : MPK SDI PWM Jateng : Risalah Islam Berkemajuan sebagai Solusi Tantangan Perkaderan
Dalam kesempatan itu, Anwar juga menyampaikan pesan Sekretaris PWM Jateng terkait pedoman perubahan identitas visual Muhammadiyah, yang selanjutnya akan diadakan rapat terkait pedoman ini. “Pesan penting lainnya adalah sikap netral aktif Muhammadiyah dalam Pemilu 2024. Ini harus dipatuhi oleh semua warga Muhammadiyah,” tutupnya. (agbin/sand)